Tuesday, January 26, 2016

RAPAT DENGAN DEPUTI HUBUNGAN KELEMBAGAAN DAN MASYARAKAT SEKNEG RI

 RAPAT DENGAN DEPUTI HUBUNGAN KELEMBAGAAN DAN MASYARAKAT SEKNEG RI
Bapak Prof DR H.Dadan Wildan M.Hum

DI PASILITASI SEKERTARIS NEGARA RI
BAPAK PROF DR PRAIKNO

RAPAT SELASA 26 JANUARI 2016 JAM 08.00

TEMA RAPAT  SURAT
surat  No.B-477/Kemensekneg/D-1/HK 04.02/12/2015.  22  Desember 2015
Dari Bapak Dr.Muhammad Saptamurti  SH MA M.Kn

Surat kami dan Lampiran Dokumen lengkap terhadap tanah rakyat yang dipakai asrama brimob ciputat yang dipinjam oleh Pendiri BRIMOB yakni Almarhum Bapak Letjend Pol DR Muhammad Yasin yang pada tanggal 10 November 2015 mendapat Gelar Pahlawan Nasional dari Bapak Ir.H.Joko widodo Presiden Republik Indonesia

Almarum Bapak Letjend Pol DR Muhammad Yasin beliau Mantan Ketua Dewan Pembinan dan Penasehat Kepolisian RI jasanya di Hargai Negara  karena berhasil mengusir Gerombolan Pengacau Mat Item setiap saat masuk Jakarta mengacaukan keamanan Ibukota Republik Indonesia

Beliau Jenderal Pertama Polisi yang meminjam Tanah rakyat sementara untuk Markas Brimob Ciputat akan tetapi Para Generasi Kepolisian RI tidak peduli Permintaan terulis bahwa selama 63 tahun rakya dipakai harus dikembalikan atau digani rugi tanah tersebur GIRIK LETTER C 689 PERSIL 57 sampai saat ini masih tercatat di Buku Besar C 689 Persil 57 di Kelurahan Ciputat Kota Tangerang Selatan

Dengan dua alat bukti diatas Deputi Bidang Hukum PerUndang Undangan tidak memberikan pertimbangan dasar diatas dan ahli Waris dipersilahkan ke Pengadilan

UU NO.2 th 2003  Tentang Kepolisian RI  Pasal 8  Kepolisian RI hanya tunduk dan perintah Presiden RI sehingga Deputi Bidang Hukum PerUndang Undangan mengarahkan ke Pengadilan. dengan dasar Pasal 28 UUD 1945 azas III Penegakan Hukum dan Keadilan

sebagai staf Ahli Mensekneg RI Deputi Bidang Hukum PerUndang Undang mengkaji Laporan sehingga dapat menjadi dasar untuk disampaikan Kepada Yang Mulia Presiden RI

Senada dengan Hasil
RAPAT SELASA 26 JANUARI 2016 JAM 08.00
RAPAT DENGAN DEPUTI HUBUNGAN KELEMBAGAAN DAN MASYARAKAT SEKNEG RIBapak Prof DR H.Dadan Wildan M.Hum

Pimpinan Rapat Bapak Prof DR H.Dadan Wildan M.Hum  hanya membacakan  Laporan saya yakni Gelar Kasus Di BPN RI tanpa memberikan pertanyakan ( Konfirmasi ke Kuasa waris ) dan membaca isi surat 
surat  No.B-477/Kemensekneg/D-1/HK 04.02/12/2015.  22  Desember 2015
Dari Bapak Dr.Muhammad Saptamurti  SH MA M.Kn , tanpa memberikan pertanyakan kepada kami sebagai Pelapor dengan data sangat akurat.

Ketika Kuasa Waris memberikan Dasar Hukum yang berlaku di Indonesia 

UU No.2 th  2002 Tentang Kepolisian RI
Pasal 2 Penegakan Hukum
Pasal 8 Kepolisian RI dibawah langsung Presiden RI
Pasal 11diangkat dan diberhentikan Presiden Kapolri
pasal 13 Melayami Masyarakat
pasal 19 Hak Azasi Manusia

Pasal 28 UUD 1945 azas ke II Musyawarah dan Mufakat

Pasal 14 ayat 1 UUD 1945 HAK Prerogatif Presiden RI  terkait Pasal 8 UU No2 th 2002 tentang Keplosian RI
Amenesti
Grasi
Abolisi  Presiden RI dapat meniadakan Putusan Hukum atau Meniadikan Proses Hukum artinya jika Kepolisian RI menklain bahwa tanah asrama brimob Ciputat sudah punya serifikat maka Deputi Bidang Hukum dan PerUndangan Undangan harusnya menganalisa Laporan kami dan dan menganalisa dasar dan UU apa yang pakai BPN RI dalam membuat sertifikat yang katanya lahan asrama brimob Ciputat. adalah sebuah kekeliruan besar hanya membaca laporan tanpa menklarifikasi dasarnya sertifikat Kepolisian RI
Rehabilitasi

Kuasa Waris mendapat jawab absur tidak jelas dan ahirnya Nota Rapat akan disampaikan ke Menteri Sekeraris Negara Bapak Prof DR Pratikno dan kami sertakan surat di tujukan Kepada Yang Mulia Bapak Presiden RI

Dengan Dasar diatas Sekertariat Negara mengabaikan Laporan kami dan UU yang berlaku karena surat kami  tidak disampaikan ke Presiden RI


 Kuasa Waris

Kahar Mustain


Asrama Brimob Ciputat Harus di Ganti Rugi Oleh Negara

Tuesday, February 3, 2015

SURAT DAN LAPORAN KE BAPAK PRESIDEN RI 2014-2019 " KABINET KERJA"

 Melanjutkan perjuangan dua Priode Era Presiden SBY,  dalam perjalanan mencari KEADILAN ATAS TANAH YANG DIPAKAI ASRAMA BRIMOB CIPUTAT tanpa GANTI RUGI, sejumlah Lembaga tinggi Negara sempat kami Laporkan di tahun 2009 s/d 2015 diantarnya
1.  Lemabaga Ombusman RI
2. DPR RI Komisi II
3 Sekertaris Negara RI Bidang Pengaduang Masyarakat
4.Komanas HAM RI
5. UKP 4 SEKRETARIS NEGARA  RI
6.SATGAS MAFIA HUKUM
7. BPN RI
8.SEKERTARIS KABINET RI BIDAN MENKO POLHUKAM RI  2014
9. Bebera Kantor Media Nasional

 Dari sekian banyak Lembaga satupun tidak memberikan harapan apapun dan tidak juga memberikan alasan dan masukan ke ahli waris
  
                                                        SELANJUTNYA

Pada tanggal 10 November 2014  Era Bapak Presiden RI 2014 - 2019, kami lanjutkan perjuangan ini dengan mengirm surat ke Lembaga Tinggi Negara sbb :

1. Surat dan Laporan Kepada Bapak Presiden RI  Ir.H.Joko Widodo
    Prosesnya sedang di analisa di SEKNEG Bidang Pengaduan Masyarkat Unit Pertanahan  dan samapaikan belum ada konfirmasi sama sekali dari Lembaga Tersebut No Agenda SURAT : 21874

2. Surat dan Laporan Kepada Bapak Andy Widjajanto SETKAB RI  sampai sekarang suratnya tidak respon dan kami pu hubungin petugas disana tidak perna ada yang angkat Telp.0213442060 exit 3135

3. Surat dan Laporan Kepada Bapak Ferry M Baladan Menteri agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN RI  dan surat kami sudah di konfirmasi dan posisi surat  di BPN RI Bidang SENGKETA NO AGENDA : 829/SENGKETA BPN RI dan masih menanti Proses selanjutnya karna salah stafnya memberikan konfirmasi kepada kami ahli waris

4. Surat dan Laporan  Kepada Bapak Tedjo Edy Purdjianto  Menko POLHUKAM RI  surat No agenda : 9246/2014 sampai sekarang belum ada konfirmasi apapun dan kami juga kesulitan menanyakan Via Telp di 021 3524225

5. Surat dan Laporan ke UKP4 Lanjutan era Presiden RI 2014 dan salah satu stafnya memberikan Konfirmasi bahwa UKP4 mulai bulan Desember 2014 di gabung dengan Sekertaris Kabinet.  

CATATAN :
Unit Kerja Presiden bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP-PPP) Lembaga Pealoran Online dan setelah UKP4 dibibarkan kini tinggal UNIT LAPOR . Unit Lapor pun seperti kami alammi data di lengkapi akan tetapi konfirmasi yang kami dapatkan hanya informasi copy paste dan tidak ada Harapan 

KUASA AHLI WARIS

Asrama Brimob Ciputat Harus di Ganti Rugi Oleh Negara

Friday, July 4, 2014

LAPORAN DI SETKAB RI BID MENKO POLHUKAM RI

Pada Tanggal 15 April 2013  Kami melaporkan Status Tanah yang dipakai Asrama Brimob Ciputat ke Sekertarian Negara Bid Menko Polhukam RI. setelah melengkapi semua data dan persyaratan oleh staf Menko Polhukam RI maka setelah di lakukan Veryfikasi data/Laporan, selanjutnya kami di minta membawa bukti real/pasri berupa GIRIK ASLI

Setelah GIRIK ASLI kami antar ke Staf Menko Polhukam RI, Oleh  dua Staf Menko Polhukam RI Bapak Dani dan Bapak Cahyo memeriksa secara detail  GIRIK ASLI yang kami bawa.

Pada hari yang sama kami mendengarkan penjelasan kedua Staf Menko Polhukam RI bahwa Tanah dengan Luas 7ha yang dipakai Asrama Brimob Ciputat adalah Milik RAKYAT

Kami minta salinan Laporan analisa Staf Menko Polhukam RI yang menyatakan bahwa Tanah dengan Luas 7Ha yang dipakai  Asrama  Brimob Ciputat adalah Milik RAKYAT kami minta ternyata kami tidak duberikan dengan alasan RAHASIA NEGARA

SEKERTARIS KABINET BP.DIPO ALAM telah diberikan hasil laporan soal Tanah yang dipakai Asrama Brimob Ciputat oleh Staf Menko Polhukam RI ternyata di TOLAH tanpa alasan yang jelas
coba ANDA lihat pada halaman website SETKAB RI di Alamat : http://www.setkab.go.id/pro-rakyat.html ada  fitur yang berbunyi PRO-RAKYAT  akan tetapi kenyataannya saya tidak tau dengan Alasan Apa Bapak Dipo Alam menolak Laporan dua Staf Menko POLHUKAM RI untuk selanjutnya di proses dan disampaikan Kepada Bapak Presiden RI  Bapak DR.H.Susilo Bambang Yudhoyono

PRESIDEN RI  BAPAK  DR.H.SUSILO BAMBANG YUDHOYONO
membuat Program Pro Rakyat di Antarnya Kita Masih Ingat SATGAS MAFIA HUKUM yang telah habis masa waktunya . dan Program LARASITA Layanan Sertifikat Untuk RAKYAT dan yang sampai serang berjalan adalah UKP4 :Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP-PPP) website : http://www.ukp.go.id/

Laporan yang sudah di Veryfikasi oleh STAF MENKO POLHUKAM RI soal Tanah yang dipakai Asrama Brimob Ciputat ternyata UKP4 juga sangat lambat kinerjanya silahkan anda Lihat Propaganda Website UKP4

KAMI RAKYAT INDONESIA PERLU KEADILAN

KAHAR MUSTAIN
ASRAMA BRIMO CIPUTAT

Thursday, October 31, 2013

STAF POLHUKAM RI TAK MEMBERIKAN LAYANAN RAKYAT

Paska Dua Gelar Perkara Tanah ASRAMA BRIMOB CIPUTAT di BPN RI.Hadir dalam gelar perkara tersebut KE-POLISIAN RI CQ POLDA METRO JAYA, BPN PROV.BANTEN, BPN KAB.TANGERANG, BPN RI, AHLI WARIS DAN TEAM, SATGAS MAFIA HUKUM, LSM

DALAM GELAR PERKARA TERSEBUT KEPOLISIAN POLDA METRO MEN-KLAIN PUNYA SERTIFIKAT ATAS TANAH ASRAMA BRIMOB CIPUTAT. AKAN TETAPI PADA GELAR PERKARA KAMI PERTANYAKAN SERTIFIKAT YANG KEPOLISIAN RI MILIKI AKAN TETAPI MEREKA MEMBERIKAN JAWABAN SEMU. DIMANA LAPORAN KAMI DI SATGAS MAFIA HUKUM RI WAKTU ATAS TANAH ASRAMA BRIMOB CIPUTAT ADALAN GIRIK 689 PERSIL 57, AKAN DALAM GELAR PERKARA KEPOLISIAN RI CQ POLDA METRO JAWA DAN BPN RI MEMBERIKAN BUKTI GIRIK C 34 PADA GELAR PERKARA I DAN KAMI AHLI WARIS DAN TEAM MEMBERIKAN JAWABAN LENGKAT BUKTI SURAT KETERANGAN DARI KELURAHAN CIPUTAT BAHWA GIRIK C 34 ADALAH TANAH KUBURAN. DAN PADA GELAR PERKARA II KEPOLISIAN RI CQ POLDA METRO JAWA MENGAJUKAN BUKTI ATAS KLIN SERTIFIKAT TANAH ASRAMA BRIMOB CIPUTAT DENGAN C 58 DAN KAMI AHLI WARIS DAN TEAM MEMBERIKAN BUKTI SURAT KETERANGAN DARI KELURAHAN BAHWA C 58 ADALAH TANAH FULL PPD. SEMENTARA POKOK MASALAH PADA WAKTU ITU ATAS LAPORAN KAMI PADA SATGAS MAFIA HUKUM RI ADALAH C 689 PERSIL 57 SAMA SEKALI TIDAK MAU DIBAHAS.

DUA LETTER C 34 DAN C 58 DIAJUKAN KEPOLISIAN RI CQ POLDA METRO JAYA TIDAK HANYA BISA AHLI WARIS BUKTIKAN BAHWA C 34 ADALAH TANAH KUBURAN DAN C 58 ADALAH TANAH PULL PPD AKAN DALAM MASTER PLAN OLEH BPN KAB.TANGERANG JELAS BAHWA OBYEK LAPORAN KAMI C 689 PERSIL 57 BERADA TEPAT AREAL ASRAMA BRIMOB CIPUTAT SEMENTAR C 34 DAN C 58 KLAIN KEPOLISIAN RI CQ POLDA METRO JAWA DISAKSIKAN OLEH BPN RI, BPN PROV.BANTEN DAN BPN KAB.TANGERANG JAUH DARI LOKASI TANAH ASRAMA BRIMOB CIPUTAT MILIK RAKYAT YAKNI C 689 PERSIL 57.

PADA BULAN APRIL 2013 SETELAH MENUNGGU LAMA JAWABAN BPN RI TERNYATA TIDAK ADA, MAKA AHLI WARIS PUTUSKAN MELAPORKAN KE ISTAN NEGARA RI CQ SEKRERIAT NEGARA CQ BP.DIPO ALAM DAN SELANJUTNYA KE PRESIDEN RI BP.DR.H.SUSILO BAMBANG YUDHOYONO. SETALAH 1 BULAN LAMANYA BARULAH ADA INFORMASI BAHWA SURAT LAPORAN KAMI DI PROSES OLEH BIDAN POLHUKAM RI.

STAF POLHUKAN RI DI ISTANA NERAGA RI TELAH MENVERIFIKASI SURAT GIRIK ASLI C 689 PERSIL 57 AHLI WARIS MENDAPAT JAWABAN BAHWA TANAH ASRAMA BRIMOB CIPUTAT ADALH MILIK RAKYAT. AKAN TETAPI SAMPAIKAN SEKARANG BELUM UPAYA SOLUSI YANG DIBERIKAN DAN TERKESAN DIBIARKAN JAWABANNYA PIHAK POLHUKAM RI TIDAK BISA BUAT APA.

SEKRERATIAR KABINET, ISTANA NEGARA TIDAK MEMBERIKAN RASA KEADILAN KEPADA RAKYAT PADA HAL STAF POLHUKAM RI SUDAH MEMASTIKAN BAHWA TANAH ASRAMA BRIMOB CIPUTAT ADALAH MILIK RAKYAT PERATURAN BPN RI NO.3 TAHUN 2011 DAN PROGRAM LARASITA PASAL 2 AYAT 2 HURUF A,B,C,D   

STAF KHUSUS PRESIDEN RI  LEWAT AKUN TWITTER BP.PRESIDEN RI @SBYudhoyono hanya girang men follback tanpa memberikan respon apa2 dan belakangan Staff Khusus Presiden RI terdiam tidak mau men follback atau Twitt line yang kami tulis terkait tanah ASRAMA BRIMOB CIPUTAT

UNTUK RAKYAT ADA DIKEADILAN MANA ( KEPOLISIAN RI PAKAI SERTIFIKAT PASLU ATAS TANAH ASRAMA BRIMOB CIPUTAT)

KUASA WARIS

STAF POLHUKAM RI DI SEKRETARIAT KABINE IB II ISTANA NEGARA

Paska Dua Gelar Perkara Tanah ASRAMA BRIMOB CIPUTAT di BPN RI.Hadir dalam gelar perkara tersebut KE-POLISIAN RI CQ POLDA METRO JAYA, BPN PROV.BANTEN, BPN KAB.TANGERANG, BPN RI, AHLI WARIS DAN TEAM, SATGAS MAFIA HUKUM, LSM DALAM GELAR PERKARA TERSEBUT KEPOLISIAN POLDA METRO MEN-KLAIN PUNYA SERTIFIKAT ATAS TANAH ASRAMA BRIMOB CIPUTAT. AKAN TETAPI PADA GELAR PERKARA KAMI PERTANYAKAN SERTIFIKAT YANG KEPOLISIAN RI MILIKI AKAN TETAPI MEREKA MEMBERIKAN JAWABAN SEMU. DIMANA LAPORAN KAMI DI SATGAS MAFIA HUKUM RI WAKTU ATAS TANAH ASRAMA BRIMOB CIPUTAT ADALAN GIRIK 689 PERSIL 57, AKAN DALAM GELAR PERKARA KEPOLISIAN RI CQ POLDA METRO JAWA DAN BPN RI MEMBERIKAN BUKTI GIRIK C 34 PADA GELAR PERKARA I DAN KAMI AHLI WARIS DAN TEAM MEMBERIKAN JAWABAN LENGKAT BUKTI SURAT KETERANGAN DARI KELURAHAN CIPUTAT BAHWA GIRIK C 34 ADALAH TANAH KUBURAN. DAN PADA GELAR PERKARA II KEPOLISIAN RI CQ POLDA METRO JAWA MENGAJUKAN BUKTI ATAS KLIN SERTIFIKAT TANAH ASRAMA BRIMOB CIPUTAT DENGAN C 58 DAN KAMI AHLI WARIS DAN TEAM MEMBERIKAN BUKTI SURAT KETERANGAN DARI KELURAHAN BAHWA C 58 ADALAH TANAH FULL PPD. SEMENTARA POKOK MASALAH PADA WAKTU ITU ATAS LAPORAN KAMI PADA SATGAS MAFIA HUKUM RI ADALAH C 689 PERSIL 57 SAMA SEKALI TIDAK MAU DIBAHAS. DUA LETTER C 34 DAN C 58 DIAJUKAN KEPOLISIAN RI CQ POLDA METRO JAYA TIDAK HANYA BISA AHLI WARIS BUKTIKAN BAHWA C 34 ADALAH TANAH KUBURAN DAN C 58 ADALAH TANAH PULL PPD AKAN DALAM MASTER PLAN OLEH BPN KAB.TANGERANG JELAS BAHWA OBYEK LAPORAN KAMI C 689 PERSIL 57 BERADA TEPAT AREAL ASRAMA BRIMOB CIPUTAT SEMENTAR C 34 DAN C 58 KLAIN KEPOLISIAN RI CQ POLDA METRO JAWA DISAKSIKAN OLEH BPN RI, BPN PROV.BANTEN DAN BPN KAB.TANGERANG JAUH DARI LOKASI TANAH ASRAMA BRIMOB CIPUTAT MILIK RAKYAT YAKNI C 689 PERSIL 57. PADA BULAN APRIL 2013 SETELAH MENUNGGU LAMA JAWABAN BPN RI TERNYATA TIDAK ADA, MAKA AHLI WARIS PUTUSKAN MELAPORKAN KE ISTAN NEGARA RI CQ SEKRERIAT NEGARA CQ BP.DIPO ALAM DAN SELANJUTNYA KE PRESIDEN RI BP.DR.H.SUSILO BAMBANG YUDHOYONO. SETALAH 1 BULAN LAMANYA BARULAH ADA INFORMASI BAHWA SURAT LAPORAN KAMI DI PROSES OLEH BIDAN POLHUKAM RI. STAF POLHUKAN RI DI ISTANA NERAGA RI TELAH MENVERIFIKASI SURAT GIRIK ASLI C 689 PERSIL 57 AHLI WARIS MENDAPAT JAWABAN BAHWA TANAH ASRAMA BRIMOB CIPUTAT ADALH MILIK RAKYAT. AKAN TETAPI SAMPAIKAN SEKARANG BELUM UPAYA SOLUSI YANG DIBERIKAN DAN TERKESAN DIBIARKAN JAWABANNYA PIHAK POLHUKAM RI TIDAK BISA BUAT APA. SEKRERATIAR KABINET, ISTANA NEGARA TIDAK MEMBERIKAN RASA KEADILAN KEPADA RAKYAT PADA HAL STAF POLHUKAM RI SUDAH MEMASTIKAN BAHWA TANAH ASRAMA BRIMOB CIPUTAT ADALAH MILIK RAKYAT PERATURAN BPN RI NO.3 TAHUN 2011 DAN PROGRAM LARASITA PASAL 2 AYAT 2 HURUF A,B,C,D STAF KHUSUS PRESIDEN RI LEWAT AKUN TWITTER BP.PRESIDEN RI @SBYudhoyono hanya girang men follback tanpa memberikan respon apa2 dan belakangan Staff Khusus Presiden RI terdiam tidak mau men follback atau Twitt line yang kami tulis terkait tanah ASRAMA BRIMOB CIPUTAT UNTUK RAKYAT ADA DIKEADILAN MANA ( KEPOLISIAN RI PAKAI SERTIFIKAT PASLU ATAS TANAH ASRAMA BRIMOB CIPUTAT) KUASA WARIS

Wednesday, February 27, 2013

Asrama Brimob Ciputat Harus di Ganti Rugi Oleh Negara

Kepada Yth Bapak Velik Vernando Wanggai Staf Khusus Presiden Bidang Pembangunan Daerah dan Otonomi Daerah di Istana Negara Jakarta Dengan Hormat, Salam sejahtra buat Bang Velix semoga selalu sehat sukses selalu dalam tugas dan salam kenal Bang Velix, saya Kahar Mustain Eks Aktvis Forkot 98. sekarang kegiatan saya sejak 1998 fokus membantu rakyat soal Tanah Asrama Brimob Ciputat www.kahar-mustain.blogspot.com, Selanjutnya, Kahar sampaikan bahwa selamat kurung waktu 5th saya menjadi Kuasa Waris Rakyat membantu menyelesaikan masalah Tanahnya dipakai Kepolisia RI dengan serifikat PALSU, hal itu diketahui setelah di Mediasi oleh eks Anggota SATGAS MAFIA HUKUM bentukan Bapak Presiden SBY yang sdh selesai masa tugasnya. Perlu saya sampaikan bahwa hampir semua tempat pelaporan telah saya lakukan akan tetapi hasilnya Nihil, tentu kemudian ada pertanyaan kenapa di gugat di Pengadilan perlu saya jelaskan bahwa Kepolisian RI pd tahun 1950an meminjam tanah Rakyat dan bukti peminjaman ada yang di tanda tangani manta Komnada Kors Brimob wantu itu Bapak DR.H.Muhammad Yasin ( Pur Letjend Polisi) Ringkasan soal hasil pertemuan dalam Gelar perkara di BPN pusat yang dihadiri oleh Kepolisia Ri di wakili Polda Metrojawa dan Juga BPN Prov.Banten dan BPN Kab Tangerang. seperti selama ini di klain oleh Kepolisian Cq Polda Metrojawa bahwa mereka sudah memiliki sertifikat ternya pada GELAR PERKARA DI BPN PUSAT Kepolisia RI CQ POLDA METROJAYA sama sekali tidak bisa membuktikan satu alat bukti kepemilikan Tanah Asrama Brimob Ciputat yang dipakai selama ini. sehubungan hal itu, hampir semua Pejabat di Lingkuangan Sekertariat Negara, saya terhubung dengan akun twitter mereka termasuk Andi Arief mantan aktivis 98, lewat No Hp,nya dan akun twitternya tdk perna mau membalas apalagi niatnya ingin membantu. oleh karena itu saya asli Bugis sama2 dari Wilayah Timur saya ingin silahturrahmi sama Bapak Velix agar nantinya bisa memediasi bertemu dengan Bapak Presiden SBY agar masalah rakyat selesai. Dengan penuh Haran sama Bang Velix kiranya saya Kahar mustain bisa silaturrahmi sama abang apakah dirumah abang atau di Kantor Bang Velix. sekali lagi Mohon dengan sangat Bang Velix memberikan waktu buat saya untuk silaturrahmi Untuk info abang bisa sms ke No hp saya : 0852 8646 0001 dan Pin BB : 26B57B44 Demikian harpan saya dan Rakyat yg selama ini Kahar bantu sebelumnya saya ucapkan terima kasih Ciputat Tangerang Selatan, 27 Peb 2012 Hormat saya Kaharuddin Mustain Kuasa Waris Bp.Marsyad pemilik Tanah Asrama Brimob Ciputat

Saturday, December 17, 2011

SATGAS MAFIA HUKUM

INFORAMASI PUBLIK

Kepada Rakyat seluruh Indonesia di Informasikan bahwa SATGAS MAFIA HUKUM adalah Lembaga Mafia HUKUM itu sendiri bagaimana tida " RAPAT GELAR PERKARA ATAS TANAH ASRAMA BRIMOB CIPUTAT ", sebanyak dua kali di ketahui bahwa KEPOLISIAN RI cq Kepolisia POLDA METRO JAYA menggunakan SERTIFIKAT PALSU.

Dengan hasil Gelar Perkara di BPN Pusat maka BPN PUSAT, BPN PRO.BANTEN, BPN KAB.TANGERANG, KEPOLISIAN RI CQ POLDA METRO JAYA, SATGAS MAFIA HUKUM. sama sama menjadi MAFIA HUKUM

NAMA-NAMA Lembaga Pemerintah diatas "bersengkol" telah melanggar HUKUM dimana Tanah Rakyat secara sah mempunyai surat Tanah sah dan tidak perna memberikan KUASA KEPADA KEPOLIAN RI CQ POLDA METRO JAYA membuat "SERTIFIKAT TANAH ASRAMA BRIMOB CIPUTAT"

Kesimpulannya adalah 'SATGAS MAFIA HUKUM" ADALAH LEMBAGA MAFIA HUKUM yang di Lingdungi KEPRES

KAMI HIMBAU KEPADA BAPAK PRESIDEN RI BAPAK DR.H.SUSILO BAMBANG YUDHONO agar memperhatikan NASIB RAKYAT yang Tanahnya di pakai KEPOLISIAN RI tanpa dasar atau Kepelikan yang didasari HUKUM : Kepolisan justru menggunakan "SERTIFIKAT PALSU"

KUASA WARIS
0852 8646 0001